Masyarakat Adat dan Praktek-Praktek Budaya Politik

Oleh : Subhan Agung

Rumah Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang sering dipakai di Indonesia untuk merujuk kepada—paling tidak– empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa (nation-state) Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal, masyarakat adat juga biasa dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan demikian, mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Dalam literatur peraturan perundang-undangan terdapat dua penyebutan istilah masyarakat adat yaitu ada yang menyebutnya masyarakat adat dan ada juga yang menyebutnya masyarakat hukum adat. Namun demikian, perbedaan peristilahan tersebut tidak menegasikan hak-hak adat yang miliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya Undang-Undang No. 41 (1999) tentang Kehutanan menyebutkan kriteria-kriteria masyarakat adat adalah sebagai berikut:

a).   Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap).

b).   Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.

c).  Ada wilayah hukum adat yang jelas. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.

d).   Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya  untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menurut konvensi International Labour Organization (ILO 1989)[1] masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan payung hukum dan atau pengaturan khusus.

Sementara itu, dalam dokumen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN 1982), disebutkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Selain itu juga peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 (1999), menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.

Dalam hasil penelitiannya tentang Sistem Sosial Budaya Kampung Kuta, Kusmayadi et al. (2009) mengungkapkan bahwa masyarakat adat dari sejak munculnya republik ini bahkan sampai sekarang, masih diwarnai ketidakadilan dan dipandang “sebelah mata” dari berbagai lini kehidupan. Namun saat ini, berangkat dari pengalaman penderitaan masyarakat adat, telah menimbulkan kesadaran baru bahwa kebijakan pembangunan dan hukum yang diproduksi oleh negara selama lebih dari 30 tahun harus diperbaiki. Sedikitnya ada dua sumber ketidakadilan hukum dan kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat. Pertama, kebijakan-kebijakan pembangunan dan produk hukum yang mengawalnya sudah bias dengan semangat penyeragaman, bias formalitas, dan bias hukum positif yang secara kultural tidak berakar pada prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang dikenal dalam beragam sistem sosial-budaya masyarakat adat yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Kedua, berbagai produk hukum yang mengatur atau berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat dibuat saling kontradiktif satu sama lain atau dibuat mengambang (tidak jelas), sehingga tidak memungkinkan adanya kepastian hukum yang bisa memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

Dengan kondisi ketidakpastian hukum ini, elit kekuasaan dapat melakukan intervensi kekuasaan terhadap proses-proses hukum apabila proses-proses ini dianggap mengganggu kepentingan dirinya dan kroni-kroninya. Namun dengan mulai terbukanya kesadaran elemen-elemen semisal civil society, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat adat sendiri ketidakadilan dan subordinasi bisa diminimalisasi, bahkan mampu mengangkat daya indegenioustitas mereka untuk bisa bersaing dengan masyarakat lainnya. Sebagai contoh lewat kearifan-kearifan lokalnya, kampung Kuta mampu berkompetisi dengan kelompok masyarakat lainnya yang jauh lebih modern dengan berprestasi di bidang Lingkungan Hidup dan Seni Tari. Tentunya hal ini tidak dicapai dengan mudah, namun memerlukan peran yang besar dari kepemimpinan adat di kampung-kampung adat di Indonesia, termasuk di kampung Kuta.

Mengenai substansi kebudayaan, Antropolog Koentjaraningrat dalam Keesing (1999, h.68) mengungkapkan bahwa kebudayaan pada dasarnya terbentuk dalam tiga hal, yakni (a) kebudayaan sebagai sebuah gagasan; (b) kebudayaan sebagai sebuah perilaku; dan (c) kebudayaan sebagai sebuah artefak. Pertama, Budaya sebagai gagasan pada dasarnya merupakan sebuah piranti-piranti yang merupakan akumulasi dari berbagai pemahaman yang digunakan sebagai pengatur segala aspek aktivitas penganutnya. Pengertian kebudayaan di atas mengacu pada sistem pengetahuan dan kepercayaan yang disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan dan memilih di antara alternatif yang ada. Kedua, sebagai sebuah perilaku, kebudayaan mewujud dalam praktek-praktek tertentu di masyarakat yang menjadi baku, walaupun masih terus terbuka untuk mengembangkan. Ketiga, sebagai sebuah artefak kebudayaan harus mewujud dalam karya-karya nyata hasil kebudayaan.

Praktek-Praktek Budaya Politik

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk “papan atas” dunia telah memberinya modal tersendiri bagi terciptanya berbagai peluang kebudayaan dari cipta, karsa dan karya seperti yang disampaikan Koentjaraningrat di atas. Hampir di setiap daerah negeri ini, baik dari Sabang sampai Merauke, memiliki ciri khas budaya tersendiri yang seharusnya dipelihara sampai saat ini. Budaya-budaya tersebut pun tersistem rapi hampir menyangkut seluruh lini kehidupan manusia, dari mulai budaya cara bertahan (survive) dalam hidup, memperbanyak keturunan, mengembangkan religi dan sistem tabu sampai bagaimana cara mengatur kehidupan sosial mereka lewat paktek-praktek dan mekanisme kepemimpinan adat.

Pendapat Koentjaraningrat di atas, memberikan pengetahuan pada kita bahwa kebudayaan tidak hanya berkutat dalam gagasan semata, namun juga harus menjelma (maujud) dalam karya-karya nyata. Karya-karya peninggalan tersebut nantinya dapat disaksikan anak cucu sebagai bukti sejarah peradaban dan dapat dijadikan referensi perbaikan kehidupan di kemudian hari. Oleh karena itu, tugas kita adalah melestarikan karya-karya asli leluhur yang sudah ada dan menggali kekayaan yang selama ini masih tertutupi, yang salah satunya lewat upaya yang sudah para etnografer rintis saat ini dan sebelumnya.

Seperti yang sudah disebutkan dalam latar belakang, bahwa dimungkinkan sudah ada praktek-praktek budaya politik dalam kehidupan masyarakat kita yang sampai saat ini tersimpan rapi di suku-suku adat dan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Mungkin saja model-model yang mereka kembangkan bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kenegaraan kita saat ini. Diantara sebagian contoh yang dapat kita sebut semisal sistem pemerintahan Nagari di Agam, Sumatera Barat, pemerintahan Adat Lampung, sistem Tua Golo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, demokrasi adat model desa Walait di Papua, model kepemimpinan adat Baduy, Kanekes, Banten, sistem kekuasaan adat di kampung Naga, Jawa Barat, pemerintahan adat Karaeng Galisung di Sulawesi Selatan dan lain sebagainya.

Budaya politik yang terkait dengan kepemimpinan adat, baik yang dipilih secara demokratis, maupun lewat mekanisme adat lain, contohnya sangat banyak di Indonesia. Misalnya salah satu prosesi yang berkembang di sistem Nagari dalam pemilihan penghulu. Dalam masyarakat adat Minangkabau, penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Istilah penghulu berasal dari kata “hulu”, artinya kepala. Sedangkan yang dimaksud kepala di sini adalah pimpinan. Jadi pengertian penghulu adalah sama dengan pimpinan. Dengan demikian seorang  penghulu bisa pula tidak seorang datuk tetapi dia pemimpin. (Padang-Indonesia/Kunjungi-Sumatera Barat 2010).

Penghulu dalam adat nagari dipilih lewat musyawarah mufakat perwakilan masyarakat yang disebut kaum. Musyawarah serta mufakat anggota kaum merupakan hasil yang prinsip, sebab jika tidak demikian, maka kebesaran kaum tersebut akan tetap terbenam, atau dilipat oleh kaum lainnya. Seringkali terjadi hal yang demikian, karena tidak ada kesatuan pendapat terutama anggota-anggota keluarga dalam jurai-jurai pada kaum tersebut. Bila sudah didapat kebulatan suara anggota kaum, maka dibawalah hasil kesepakatan kaum ini ke kerapatan ninik mamak yang sesuku. Seandainya ninik mamak yang sesuku telah menyepakatinya pula maka dibawa ke sidang kerapatan nagari, yang juru bicaranya datuk sesuku dari kaum tadi. Kerapatan nagari sifatnya menerima apa yang telah disepakati calon penghulu yang diajukan oleh kaum dan sukunya. Kerapatan nagari harus mengetahui semua calon penghulu baru ini nantinya akan dibawa sehilir semudik dalam urusan nagarinya. Prosedur pengangkatan penghulu tiap-tiap Nagari bisa saja berbeda sesuai dengan adat salingka nagari, harato salingla kaum, namun prosedur berjenjang naik sampai ketingkat Nagari tidak bisa diabaikan karena adat Nagari yang mengatakan maangkek panghulu sakato nagari, maangkek rajo sakato alam. (Ibid 2010.).

Budaya politik yang terkait dengan peran pemimpin juga misalnya terlihat dalam tata adat dan kehidupan masyarakat Walait di Papua. Dalam masyarakat ini dikenal adanya Upacara Adat Bakar Batu. Upacara ini dimulai dengan musyawarah besar warga suku pedalaman. Kepala Suku Besar dalam upacara ini mengingatkan warganya untuk tidak pernah merusak alam karena dari alamlah selama ini kehidupan mereka bersumber. Warga setempat pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Setelah musyawarah besar usai, acara dilanjutkan dengan Upacara Adat Bakar Batu. Sebenarnya Upacara ini adalah rangkaian proses membakar makanan di atas batu. Makanan yang dibakar adalah wam atau babi panggang, dan ubi, yang dalam bahasa suku pedalaman disebut hipere. Pembagian  makanan berlangsung sangat adil, dimana Kepala Suku Besar membagi sama rata daging babi panggang dan hipere, untuk selanjutnya oleh Kepala  Suku Adat, potongan babi panggang dan hipere itu diberikan kepada warga yang sudah duduk berkelompok (Oktora 2010).

Jika kita perhatikan contoh di atas, sungguh suatugambaran sistem demokrasi adat yang sangat indah dan berlangsung di masyarakat adat  yang jauh dari  keramaian dan terpencil dari ibu kota negara kita. Mereka tentu saja belum mengenal konsep demokrasi yang kita dengung-dengungkan yang nota bene berasal dari filsafat Barat, namun nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi sudah mereka terapkan, bahkan mungkin sebelum bangsa-bangsa Barat mengenal demokrasi.

Sumber Buku:

Keesing, Roger M 1999. Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1997, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Sumber Lain :

Oktora, D 2009, Adat dan Demokrasi di Desa Walait, Papua, dilihat 29 November 2010, <http://diuoktora.blogspot.com/2009/12/adat-dan-demokrasi-di-desa-walait-papua.html>.

Dokumen Konvensi ILO, 2008, Publikasi Konvensi ILO, dilihat 17 September 2009,  <http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/lang–en/contLang- id/docName–WCMS_141867/index.htm>.

AMAN, 1996, Masyarakat Adat Indonesia, dilihat 11 Oktober 2010, <http://aman.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=96>.

Kunjungi Padang Sumatera Barat, 2009, Kunjungi Padang Sumatera Barat, dilihat 10 Januari 2010,<www.facebook.com/pages/Padang-Indonesia/Kunjungi-Sumatera-Barat>.


[1] Konvensi  ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat. ILO merupakan sebuah lembaga Kantor Perburuhan Internasional, yang concern terhadap nasib masyarakat buruh dan adat di seluruh dunia dan kantornya berpusat di Geneva, Switzerland.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: